Guru dalam Arus Pragmatisme (02)

by singalodaya

Pengajaran Moral

Kegamangan akut yang mengintai eksistensi guru sambung-menyambung menjadi satu dengan problematika bahwa pengajaran masih bersifat sentralistik, posisi hukum yang menaunginya, dan berhadapan dengan tantangan moral. Hadirnya UU guru dan dosen seolah telah memberikan payung hukum yang pasti, tapi kenyataannya tidak demikian. Sebab dalam aplikasi kesehariannya, pengajaran moral adalah salah satu poin yang tidak diotonomkan dan masih bersifat sentralistik. Hal itu kemudian berdampak pada langsung dengan kondisi di lapangan.

Faktanya, pengajaran di lingkungan sekolah masih bersifat tekstual (textbookish). Belum mampu pada tataran implementatif dalam kehidupan sosial-kemasyarakatan peserta didik. Pengajaran masih identik dengan hafalan, penugasan, hukuman, dan lainnya yang bersifat klasik. Meskipun telah berkembang beragam metode pembelajaran variatif dan cenderung memberikan kebebasan kepada peserta didik, seperti Kooperatif, Peta Konsep (Mind Mapping), Think Pair and Share, Kepala Bernomor, Konstruktivistik, dll. Ironisnya, beragam metode pengajaran tersebut masih harus berhadapan dengan nilai UNAS sebagai standar excellent keberhasilan kegiatan pembelajaran peserta didik. Padahal guru (lingkungan sekolah) telah tawadhu’ habis-habisan merubah paradigma mengajar; dari pola almaddatu ahammu min al-thariq menjadi al-thariqatu ahammu min al-maddah.

Perubahan ini mengajak peserta didik tidak lagi hanya berputar-putar dalam peri kehidupan copy paste dan menghafal semata, tapi sudah diajak untuk membaca apa yang dialami dan menuliskan apa diketahui-yakini. Perubahan paradigma baca-tulis ini menuntun peserta didik akan membebaskan pengetahuannya dengan beragam ilmu pengetahuan karena aktifitas baca-tulis. Membaca buku tentu akan mengetahui banyak hal, maka diharapkan para siswa dapat menulis hasil bacaannya lalu kemudian merevitalisasinya kembali sejalan dengan kebebasan pemikiran-keyakinannya, tanpa harus terkorbankan oleh kepentingan dunia usaha atau industrialis semata.
Al-insanu ahammu minhuma adalah arah perubahan konsep pengajaran pada tataran selanjutnya, yaitu yang lebih urgen lagi adalah kemanusiaan. Konstruksi pendidikan dengan fokus the man behind the gun merupakan konstruksi yang menjadi tambatan akhir (solutif) untuk membangkitkan Indonesia ke depan. Proses pengajaran (pendidikan) difokuskan pada usaha membangun sumber daya manusia yang berkualitas secara menyeluruh, afektif, kognitif, dan motorik. Pendidikan dituntut mampu untuk memfasilitasinya hingga melahirkan insan kamil yang berakhlaqul al-karimah dan beretos kerja tinggi.

Sejatinya, inilah peran dan tanggung jawab guru.

Guru: Problematika Pengajaran Moral

Kebangkitan nasional di tahun 1908 diawali dengan progresivitas di bidang pendidikan, Ki Hajar Dewantara, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Dr. D.D. Setyabudi dalam Tiga Serangkai mengalirkan nasionalisme dan Indonesia yang bersatu melalui ranah pendidikan dan kebebasan. Pendidikan menjadi amunisi perubahan gerak perjuangan terhadap kaum penjajah, dari fisik menjadi paradigma. Fenomena ini menjadi bukti otentik urgensi peran serta dan keberhargaan guru yang tak mungkin terhapus dari catatan sejarah bangsa Indonesia.

Namun demikian dalam perjalanannya, guru dihadapkan pada dua problematika mendasar, yaitu kultural dan struktural.

Problem kultural terkait dengan persepsi masyarakat terhadap moralitas itu sendiri. Selama ini masyarakat mempersepsikan pendidikan moral sebagai kegiatan sakral, bersifat spiritual, namun marjinal. Moral menjadi pilihan paling akhir ketika skill dan pengetahuan sudah terlampaui. Pengajaran yang bermuatan moralitas (secara esensial) seperti agama, seni, budaya, ataupun sastra; menjadi pilihan akhir fokus dan tolak ukur keberhasilan kegiatan pendidikan. Guru yang fokus pada pengajaran ini dipandang sebagai figur ‘sok idealis’, menjadi kelompok marginal atau termarginalkan, sehingga penghargaannya pun berbeda dengan guru di bidang lain.

Kurikulum sendiri memposisikan pengajaran bermuatan moralitas (afektif) menjadi bidang studi mati suri, ditempatkan sebagai suplemen bidang studi lainnya. Pengajarannya masuk dalam kategori pendidikan moral (akhlak) yang dalam perspektif pragmatisme-paradigmatik dianggap tertier. Pengajaran moral bersifat kulit, hanya ada sebagai pemenuhan tuntutan idealitas, nir fokus dan nir esensi.

Pendewaan pola pengajaran kognitif dan motorik yang dipersepsi sebagai penentu keberhasilan pendidikan dan masa depan peserta didik, mengakibatkan mayoritas masyarakat lebih mencurahkan perhatian dan sumber daya yang ada secara ekstra guna mendorong anaknya untuk belajar Komputer, Bahasa Inggris, Matematika, dll ketimbang mempelajari agama, seni-budaya, atau sastra. Padahal, maraknya video porno di kalangan remaja, perkelahian pelajar, bunuh diri karena gagal UNAS, mogok sekolah gara-gara HP, hingga pencarian identitas diri dalam keriuhan geng-geng motor; menjadi sebuah prasasti bahwa generasi muda telah mengalami kekeringan mental dan spiritual karena pendidikan (baik keluarga, sekolah, maupun sosial) lebih mengutamakan aspek kognitif dan motorik semata.

Sedangkan, problem struktural dilihat dari persoalan pengajaran moral (afektif) juga terkait dengan sistem pendidikan nasional yang masih bersifat diferensial. Pendidikan moralitas seringkali dibebankan pada bidang studi Agama semata. Padahal, Departemen Agama (Depag) sebagai institusi negara yang bertanggung jawab terhadap seluruh proses pengembangan agama dengan sendirinya terkait dengan pendidikan agama. Di sinilah, nampak adanya dualisme perspektif negara terhadap pendidikan.

Buntut dari dualisme ini adalah fakta bahwa adanya perlakuan yang berbeda antara lembaga pendidikan yang bernaung di bawah Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) dengan lembaga pendidikan yang bernaung di bawah Departemen Agama (Depag). Perlakuan yang berbeda tersebut mencakup fasilitas, anggaran dana, hingga prosentase guru secara kuantitas dan kualitas. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan paradigma dalam melihat sistem pendidikan. Pendidikan moral masih dilihat sebagai bagian dari proses pengembangan agama (syiar) dan penanaman nilai-nilai, tidak menduduki posisi yang sejajar dengan lembaga pendidikan umum (di bawah naungan Depdiknas) yang mengedepankan pengajaran kognitif dan motorik.

Menghadapi dua problematika mendasar di atas dibutuhkan solusi untuk merevitalisasi kembali pengajaran moral dan guru sebagai pendidik, pengajar dan pelatih. Problematika struktural sangat mudah diantisipasi melalui political will guna merekonstruksi sistem pendidikan nasional. Rekonstruksi tersbut bisa diawali dari muatan kurikulum, hingga mengeliminasi dualisme dalam pendidikan satu atap, tidak terpisah dalam Depag dan Depdiknas. Karena, sistem yang terpadu akan mempermudah koordinasi dan menghapuskan diskriminasi. Sedangkan, problematika kultural dapat diselesaikan melalui penumbuhkembangan kesadaran urgensi moralitas, etika, dan estetika. Indonesia memiliki potensi besar dalam bidang kesenian, kebudayaan dan keagamaan, sehingga masyarakat dapat menggeser paradigma persepsinya tentang pengajaran moralitas dari suplemen menjadi pengajaran inti sejajar dengan kognitif dan afektif, yang akan merevitalisasi kebangkitan Indonesia secara nasional.

* Litbang LBTI (Lembaga Baca-Tulis Indonesia) dan Mantan Pengajar Madrasah Tsanawiyah Babussalam Kalibening Mojoagung Jombang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: